Saya beruntung minggu lalu bisa hadir di Rakornas Kemenpar di Hotel Borobudur. Rakornas yang membahas konektivitas pariwisata itu mengundang para kepala dinas pariwisata dari berbagai propinsi dan seluruh stakeholders pariwisata dari kalangan industri pariwisata, maskapai penerbangan, bandara, Kementerian Perhubungan darat, laut dan udara, bahkan Kementerian Kesehatan.
Sebuah kenyataan yang terus-terang mencengangkan saya dari Rakornas tersebut adalah data yang dikemukakan Pak Menpar mengenai kondisi konektivitas pariwisata kita. Kata Pak Menteri, sekitar 75% wisman yang datang ke Indonesia melalui udara (air connectivity). Sisanya 24% lewat laut terutama menggunakan ferry dan sebagian kecil menggunakan cruise dan yacht. Sementara itu hanya 1% wisman masuk lewat darat.
Celakanya, wisman yang masuk dari pasar utama wisman sebagian besar masih melalui transit, bukan direct flight. Padahal kita tahu, mereka pasti menginginkan datang ke berbagai destinasi yang kita tawarkan secara langsung, jadi nggak ribet. Ambil contoh untuk originasi China, hanya 38% penumpang dari negara ini yang direct fligh ke Indonesiat, sisanya lewat transit. Kita masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga pesaing kita. Dari China ke Malaysia misalnya, 78% sudah direct flight dan ke Thailand 81%.
Angka mencengangkan lagi saya dapat dari sisi kapasitas kursi pesawat (seat capacity) dari penerbangan internasional kita saat ini. Berdasarkan perhitungan Kemenpar, hingga tahun 2019 mendatang kita mengalami defisit kursi pesawat sebesar 10,5 juta seat untuk bisa mendatangkan 20 juta. Rinciannya: di tahun 2017 kita defisit 4 juta seat; 2018 defisit 3,5 juta; 2019 defisit 3 juta.
Kolaborasi
Pertanyaan sederhana saya, siapa yang menyediakan penerbangan untuk menutup defisit 20,5 juta kursi pesawat tersebut? Siapa yang bertanggung jawab membangun bandara untuk menampung pesawat maskapai asing yang membuka jalur ke tanah air? Karena untuk menutup defisit kursi pesawat tentu dibutuhkan perluasan bandara atau bahkan pembangunan bandara baru. Juga, siapa yang bisa mendorong maskapai-maskapai asing untuk mau membuka jalur penerbangan ke Indonesia? Jawabannya tentu bukan Kemenpar. Yang punya kewenangan untuk membereskan konektivitas pariwisata tersebut adalah Kementerian Perhubungan.
Itu konetivitas pariwisata dari sisi udara. Contoh lain adalah dalam hal akomodasi pariwisata seperti hotel dan penginapan. Tahun ini Kemenpar mencanangkan pembangunan 100 ribu homestay khususnya di 10 destinasi wisata “Bali Baru”. Kenapa homestay? Karena kalau membangun hotel, angka 100 ribu itu tak mungkin tercapai untuk bisa mendatangkan 20 juta wisman di tahun 2019. Pertanyaannya lagi, siapa yang harus membangun homestay tersebut untuk menutup defisit 100 ribu unit? Sekali lagi jawabnya bukan Kemenpar, tapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Contoh di atas saya kemukakan hanya untuk menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata bukanlah pekerjaan Kemenpar semata. Pariwisata memiliki cakupan bidang yang amat luas sehingga mustahil dikelola oleh satu kementerian saja. Harus ada kolaborasi antar kementerian yang terkait-erat dengan pariwisata seperti Kementerian Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria, dan lain-lain.
Dan untuk mengorkestrasi seluruh kementerian tersebut agar bergerak harmonis dan selaras ke satu arah tujuan, Presiden harus memainkan peran kunci. Itu kalau memang pak presiden komit dengan sikapnya untuk menjadikan pariwisata sebagai core economy pasca turunnya peran migas dalam perekonomian Indonesia.
Campur tangan presiden diperlukan karena pasti masing-masing menteri terkait tersebut memiliki kepentingan dan prioritas kementeriannya masing-masing. Saya kira tanpa peran powerful dari presiden sebagai orchestrator dan resource allocator, sektor pariwisata yang solid dan kokoh mustahil bisa diwujudkan.
Akan menjadi indah jika kolaborasi nasional di bawah nakhoda presiden ini dibungkus dalam semangat incorporated. Saya menyebutnya “pariwisata incorporated” atau “pariwisata inc.”
Belajar dari Jepang
Dalam rakornas minggu lalu Menpar memberikan suatu contoh kasus menarik mengenai kolaborasi nasional untuk menggarap sektor pariwiasata, yaitu di Jepang. Dalam tiga tahun terakhir kenaikan wisman ke Jepang sangat menakjubkan. Pertumbuhannya eksponensial nyaris double, dari 10 juta turis pada tahun 2013 melonjak hampir 20 juta di 2015 dan kemudian melonjak lagi menjadi 24 juta pada tahun 2016. Apa rahasianya?
Memang Jepang melakukan kebijakan-kebijakan yang taktis untuk menggaet wisman masuk ke Jepang seperti: relaxation of visa rule, depresiasi mata uang Yen tahun 2013, atau mendorong berkembangnya maskapai low cost carrier (LCC) yang menjadi “jembatan udara” wisman masuk ke Jepang. Namun di luar itu ada faktor kunci yang menjadi leverage pertumbuhan eksponensial sektor pariwisata Jepang, yaitu pariwisata inc.
Di Jepang sektor pariwisata dikelola oleh Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Artinya seluruh ekosistem sektor pariwisata dinaungi dalam satu atap oleh satu kementerian. Karena semua urusan berada dalam satu atap kementerian, maka semua kebijakan bisa diputuskan dengan cepat tanpa banyak birokrasi. Tak hanya itu, eksekusi setiap kebijakan itu juga berjalan sangat efektif.
Yang menarik adalah bahwa di dalam kementerian itu terdapat bidang agraria. Barangkali kita bertanya, kanapa bidang agraria masuk ke dalamnya? Ya, karena untuk membangun hotel, homestay, jalan tol, bandara, atau pelabuhan, tentu saja kita membutuhkan perijinan yang menyangkut pertanahan. Kita tahu dalam pembangunan jalan tol misalnya, masalah pembebasan tanah merupakan persoalan krusial yang menyebabkan pembangunan jalan tol itu terbengkalai bertahun-tahun.
Pertanyaanya, bisakah kementerian pariwisata diperluas cakupannya seperti yang terjadi di Jepang? Kalau tidak, maka kuncinya terletak pada presiden yang bisa memainkan peran strategis sebagai orchestrator. Viva pariwisata Indonesia.
Sumber foto: www.travel.detik.com